Kedaulatan Garam Penting Diwujudkan

18-06-2015 / KOMISI VI

Sebagai negara maritim dan memiliki garis pantai yang panjang, Indonesia sangat mungkin mewujudkan kedaulatan garam untuk kebutuhan industri dan konsumsi. Akses teknologi dan lahan menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas produksi garam nasional.

 

Anggota Komisi VI DPR RI M. Nasim Khan (dapil Jatim III), mengharapkan ada pencanangan kedaulatan garam di Tanah Air, tanpa bergantung lagi pada impor. Untuk itu, perlu ada pembenahan di PT. Garam, BUMN yang selama ini memproduksi garam nasional. Komisi VI sendiri sudah menyetujui pengucuran PMN bagi PT. Garam sebesar Rp300 miliar untuk pembenahan kinerja PT. Garam.

 

“Kita ingin ada kedaulatan garam di Indonesia, karena garam sangat dibutuhkan masyarakat. Maka kita menyetujui PMN tersebut. Ke depan kita akan kontrol supaya produksi garam bisa maksimal dan tidak impor terus,” tandas Nasim, usai meninjau PT. Garam di Sampang, Madura, Selasa (16/6). 

 

Politisi PKB ini mengungkapkan, setidaknya ada tiga problem yang harus segera dibenahi PT. Garam. Pertama, soal lahan yang masih kekurangan. Padahal, lahan sangat penting untuk pengembangan usaha. Di sinilah, kata Nasim, butuh komunikasi sinergis dengan petani dan Pemda setempat. Ke dua, sistem marketing yang harus optimal. Dan ke tiga, lanjut Nasim, kontrol ke internal PT. Garam sendiri.

 

Ditambahkan Nasim, kontrol produk juga perlu dilakukan agar kualitas garam semakin meningkat. Dengan begitu, kita bisa ekspor garam dengan kualitas terbaik. Dibutuhkan pemberdayaan semua lini untuk pembenahan PT. Garam. “Kita sangat kaya. Kapasitas juga cukup. Hanya kualitas yang perlu dimaksimalkan. Di era Pak Usman (Dirut PT. Garam yang baru) kita harapkan bisa maksimal. Kantor, gudang, dan pabrik harus diperhatikan,” serunya.

 

Ketika dimintai komentarnya soal rencana pembangunan pabrik baru oleh PT. Garam, Nasim menyambut baik dan mendukung upaya tersebut. Tujuannya tentu untuk meningkatkan kapasitas produksi garam. “Kalau pabriknya bagus, maka garam tidak terancam kehujanan yang akan merusak mutunya. “Kita dukung asal ke depan betul-betul maksimal. Jangan hanya buang-buang uang dan tak menghasilkan manfaat,” tutupnya. (mh)/foto:husein/parle/iw.

 

 
BERITA TERKAIT
Komisi VI Dorong Himbara Bangun Ekonomi dari Bawah
22-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rinimenekankan pentingnya peran Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam membangun...
Penghapusan Tantiem Jangan Sampai Pengaruhi Kinerja BUMN
21-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Penghapusan tantiem di BUMN (Badan Usaha Milik Negara) disambut baik oleh Anggota Komisi VI DPR RI Ismail....
Mufti Anam Dorong Perbankan Dukung Pembiayaan UMKM Mitra Program MBG
21-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam meminta perbankan nasional lebih serius mendukung keberhasilan program...
Harga Gula dan Tetes Tebu Anjlok, Komisi VI Dengar Keluhan APTRI
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mengadukan anjloknya harga gula dan tetes tebu kepada Komisi VI DPR...